Leave a comment

PPRN Tolak PAW DPRD Pasbar


pasamanbarat —Ketua DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Hermansyah Surbakti mengatakan pemberhentian antar waktu (PAW) kader PPRN di DPRD Pasaman Barat 22 Februari lalu tidak sah. Pasalnya nama yang dilantik sebagai PAW sudah dicabut haknya sebagai anggota partai sejak 8 Maret 2010 melalui SK Nomor 40/SK/DPD-PPRN/PB/III/2010.

 
“Jadi status yang bersangkutan bukan anggota PPRN. Ini jelas ilegal, siapa dan partai mana yang merekomendasikannya untuk duduk di dewan,” katanya kepada Padang Ekspres di hotel Pangeran Beach kemarin (10/3).

 
Dia menyebut DPP PPRN hingga DPD sudah menyurati Gubernur Sumatera Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman untuk tidak melanjutkan proses PAW tersebut. Sebab kader yang diberhentikan adalah anggota sah partai yang memenangi pemilu dan tidak cacat hukum.
Hermansyah menegaskan jika persoalan ini tidak segera diselesaikan DPRD Pasbar dan Pemprov Sumbar, mereka akan membawanya ke pengadilan. “Ini mencederai demokrasi, kami akan bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” tegasnya.

 
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Pasbar melakukan PAW terhadap kader PPRN, Mursidi yang dipecat oleh kubu yang mengklaim sebagai pengurus partai, dan melantik Parsial Sutan Mudo sebagai pengganti.

 
“Saat itu terjadi dualisme kepemimpinan di PPRN Pusat. Makanya kami surati kepala daerah dan DPRD setempat untuk tidak melakukan PAW, karena kepengurusan pusat partai masih menunggu keputusan menteri,” kata Hermansyah.

 
Dia menyebut konflik internal partai menyebabkan kader-kader mereka di daerah terkatung-katung. Karena ada dua kubu yang saling klaim berhak dan memiliki wewenang mengambil keputusan di partai.

 
Tetapi setelah keluar keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011, nama Rouchim dan Joller Sitorus ditetapkan sebagai Ketum dan Sekjen PPRN sesuai Munas pada 6 April 2011.

 
“Pemecatan Mursidi ditandatangani oleh Amelia A Yani yang mengklaim sebagai pengurus yang sah sebelum keputusan menteri keluar. Itu ilegal,” katanya. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa PAW tetap dilakukan sementara mereka sudah menyurati Gubernur dan DPRD untuk tidak melanjutkan proses PAW karena Mursidi sudah ditetapkan sebagai kader partai yang memenangi pemilu dan tidak cacat hukum.

 
Dia menyebut sudah menyurati pemerintah dan DPRD Pasbar tertanggal 2 Februari 2012 atau 20 hari sebelum dilakukan pelantikan PAW. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 090/SP/DPP-PPRN/II/2012 perihal pencabutan surat keputusan DPP-PPRN No 224/A.1/DPP-PPRN/SK/VIII/2010 tanggal 2 Agustus tentang pemberhentian Mursidi dari keanggotaan PPRN.

 
Ketua DPD PPRN Kabupaten Pasaman Barat, Firman Oemar mengatakan sudah menyurati DPRD Pasbar untuk tidak melanjutkan proses PAW. “Nama yang dilantik bukan merupakan rekomendasi partai. Bahkan keanggotaannya di partai sudah dicabut sejak dua tahun lalu,” katanya.

 
Dia menyebut partainya tetap meminta nama Mursidi dikembalikan sebagai kader PPRN yang duduk di DPRD. Karena nama yang bersangkutan adalah pemenang pemilu, kader yang direkomendasikan DPP PPRN dan tidak cacat hukum.

 
Ketua DPRD Pasaman Barat Antonius yang coba dikonfirmasi Padang Ekspres melalu telepon genggamnya tidak aktif. (mg8)

 

 

Sumber: Padang Ekspres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: