Leave a comment

Pembelian BBM Dibatasi


Pasamanbarat —Sejumlah kepala daerah di Sumbar mulai mengantisipasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di daerah masing-masing. Berbagai langkah diambil agar minyak bersubsidi itu tidak diselewengkan spekulan.
Di antaranya adalah Bupati Pasaman Barat Baharuddin R membuat kesepakatan bersama Polres, dan pengusaha SPBU di daerah tersebut. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sebelum harganya naik 1 April mendatang.
Bunyi kesepakatan tersebut, petugas SPBU hanya menerima pengisian jeriken dari pengecer yang memiliki rekomendasi resmi dari camat setempat, dengan ketentuan maksimal pengisian dua jeriken @ 40 liter sehari.
Pengisian BBM premium untuk kendaraan roda empat dibatasi maksimal Rp 100 ribu, roda dua Rp 20 ribu. Selanjutnya, pemilik kendaraan dapat mengisi BBM dan jeriken dengan radius 3 km.
Jam operasional SPBU dimulai pukul 07.00 hingga pukul 22.00. Kemudian, setiap SPBU wajib menyisihkan 10-15 persen cadangan BBM untuk kelancaran operasional instansi pemerintah, Polri, rumah sakit dan dinas pemadam kebakaran.
“Kami telah membentuk tim pengawasan di lapangan. Yakni tim gabungan kepolisian, Satpol PP dan dinas terkait. Bagi yang melanggar ketentuan, diancam pidana sesuai UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada BAB II Pasal 53 poin C. Ancaman hukuman penimbun BBM, tiga tahun penjara atau denda Rp 30 miliar,” ujar Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Pasbar, Asmiati kepada Padang Ekspres di kantornya, Jumat (16/3).
Asmiati menjelaskan, surat rekomendasi dari Koperindag bukan untuk pembelian jeriken ke SPBU. Tetapi, sebagai pengantar ke camat untuk kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi yang resmi.
“Dasar surat itu, berawal dari surat kepala jorong. Tujuannya, agar tak terjadi tumpang tindih pengeluaran rekomendasi kepada pemohon dan termasuk jarak lokasi pengecer. Jalur pengurusan tersebut terlebih dahulu dari jorong ke Dinas Koperindag, kemudian baru ke camat,” ulasnya.
Masih Normal
Jelang kenaikan BBM, Polres Pasbar akan  menempatkan petugas di masing-masing SPBU. Pantauan Padang Ekspres di sejumlah SPBU Pasbar, kemarin (16/3) masih lancar.
Begitu pula di Pasaman. Tak ada terlihat antrean panjang kendaraan di SPBU Pasakaciak dan SPBU Sawahpanjang. “Belum ada antrean kendaraan. Kalaupun ada, mungkin hanya pagi dan sore hari. Karena memang pada jam-jam segitu, antreannya agak panjang,” kata Ujang, petugas pengisian SPBU Padangsawah.
Dia menjamin stok BBM jelang kenaikan 1 April aman. Namun untuk antisipasi, SPBU membatasi pembelian lewat jeriken.
Humas Polres Pasaman, Ipda M Nababan mengatakan, pengawasan SPBU ditingkatkan jelang kenaikan harga BBM mengantisipasi penimbunan BBM. “Kita akan patroli di setiap SPBU di Pasaman agar tidak terjadi kelangkaan menjelang kenaikan BBM,” katanya.
Pelaku penimbunan BBM subsidi dapat diancam UU Migas dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Karena itu, dia mengimbau para petugas SPBU tidak melayani pembelian dengan jeriken.
“Kita imbau masyarakat proaktif melaporkan kepada pihak terkait jika melihat aksi penimbunan BBM,” imbaunya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pasaman, Hasrizal menambahkan, pihaknya bersama Satpol PP telah turun ke lapangan memantau dan mengawasi SPBU. “Kita berusaha semaksimal mungkin agar distribusi BBM tetap berjalan normal dan lancar menjelang kenaikan harga BBM,” harapnya.
Di Dharmasraya, sejak empat hari terakhir stok premium di sejumlah SPBU sering habis. Setiap malam, hampir di setiap SPBU terjadi antrean panjang. “Kalau solar aman. Bensin yang sering habis,” kata sopir travel Padang-Dharmasraya, yang enggan ditulis namanya.
Sosialisasi Kenaikan
Di Padangpariaman, pemkab setempat juga menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Damsuar. Saat itu disepakati beberapa persiapan menyikapi kenaikan harga BBM. Di antaranya, para camat diminta melakukan pengawasan terhadap SPBU guna mengantisipasi penimbunan BBM.
Bila ditemukan, segera laporkan ke pihak berwajib.
Bupati menginstruksikan instansi terkait menyosialisasilkan rencana kenaikan BBM di berbagai kesempatan. Begitu pula kalangan alim ulama, diharapkan ikut membantu menjelaskannya kepada masyarakat saat wirid.
“Penggunaan BBM bagi kalangan aparatur juga harus bisa dibatasi, dan harus memberikan prioritas bagi masyarakat. Khusus bagi nelayan, agar dapat diperioritaskan dan difasilitasi pembelian BBM-nya,” katanya.
Dalam waktu dekat, rapat koordinasi kembali dibahas dengan mengikutsertakan pengusaha SPBU dan pihak terkait lainnya. Saat itu, Polres Padangpariaman dan Polresta Pariaman, juga siap mengawasi SPBU.
Sebaliknya, aparat kepolisian mengajak masyarakat segera melaporkan ke polisi bila mengetahui praktik penimbunan BBM. (roy/ris/eri)

 

 

Sumber: padangekspres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: